Bidang Kelembagaan

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan proses penyuluhan, pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar, serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi dan tatalaksana koperasi dan usaha mikro, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum, serta melakukan bimbingan pengawasan, kepatuhan, dan akuntabilitas koperasi dan usaha mikro.

Adapun fungsi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan antara lain:

  1. Penyusunan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha mikro;
  2. Pelaksanaan koordinasi kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro;
  3. Penyuluhan perkoperasian dan usaha mikro;
  4. Pelaksanaan pelayanan proses pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi, izin usaha simpan pinjam, dan izin pembukaan kantor cabang koperasi;
  5. Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tatalaksana koperasi dan usaha mikro;
  6. Pelaksanaan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas, advokasi dan konsultasi hukum, serta falilitasi penyelesaian permasalahan koperasi dan usaha mikro;
  7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kelembagaan koperasi dan usaha mikro; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  • Seksi Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas:
  1. Menyiapkan bahan kebijakan organisasi dan tatalaksana;
  2. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi organisasi dan tatalaksana;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan organisasi dan tatalaksana;
  4. Menyiapkan bahan standarisasi pelayanan penyuluhan pembentukan dan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi;
  5. Menyiapkan baban rekomendasi teknis izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang koperasi;
  6. Melaksanakan pembinaan penataan organisasi dan tatalaksana koperasi dan usaha mikro;
  7. Melaksanakan pendampingan proses pembentukan lembaga usaha mikro;
  8. Melaksanakan standarisasi pelayanan koperasi dan usaha mikro; dan
  9. Melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum mempunyai tugas:
  1. Menyiapkan bahan kebijakan penyuluhan, advokasi, dan hukum;
  2. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyuluhan, advokasi, dan hukum;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penyuluhan, advokasi, dan hukum;
  4. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang koperasi dan usaha mikro;
  5. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan perkoperasian, usaha kecil, dan menengah;
  6. Menyiapkan bahan advokasi kelembagaan perkoperasian dan usaha mikro;
  7. Menyiapkan bahan pelaksanaan konsultasi hukum bidang kelembagaan;
  8. Menyiapkanbahanfasilitasi penyelesaian permasalahan/kasus perkoperasian dan usaha mikro;
  9. Menyiapkan bahan standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar koperasi dan usaha mikro dengan badan usaha lain; dan
  10. Melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas mempunyai tugas:
  1. Menyiapkan bahan kebijakan pengawasan dan akuntabilitas koperasi dan usaha mikro;
  2. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan akuntabilitas;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan akuntabilitas;
  4. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, dan pemeringkatan Koperasi;
  5. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi;
  6. Melaksanakan analisa, penindakan, kepatuhan, dan sanksi;
  7. Melaksanakan penilaian kinerja koperasi dan usaha mikro berprestasi;
  8. Melaksanakan pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
  9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan pengawasan, dan akuntabilitas; dan
  10. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

back to HOME